SEKRETARIAT DPRD

Kandangan – Selasa, 30 Desember 2025, Komisi III DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menggelar rapat kerja bersama OPD terkait dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kandangan yang didampingi oleh Ketua BADKO HMI Kalimantan Selatan. Rapat ini membahas dugaan pencemaran air akibat limbah pertambangan yang dinilai berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat serta kelestarian lingkungan.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD HSS, H. Yusperi, S.Pd., M.Pd., didampingi Ketua Komisi III DPRD HSS, Dr. Yuniati, S.H., M.H., M.Kn. Rapat berlangsung dalam suasana dialogis dengan mengedepankan keterbukaan dan pertukaran pandangan antar pihak yang hadir.

Turut hadir dalam rapat tersebut Ketua Komisi I DPRD HSS Syarifudin, S.M., Ketua Komisi II DPRD HSS Ibnu Safari Rahman, S.E., M.M., Sekretaris Komisi II Mutia Sylvana, S.Kep, anggota Komisi III DPRD Kabupaten HSS, OPD terkait, serta perwakilan HMI Cabang Kandangan.

Dalam rapat ini, HMI Cabang Kandangan bersama Ketua BADKO HMI Kalimantan Selatan menyampaikan aspirasi dan kekhawatiran masyarakat terkait dugaan pencemaran air yang diduga bersumber dari aktivitas pertambangan. Komisi III DPRD HSS menegaskan bahwa aspirasi tersebut telah ditindaklanjuti dengan menyampaikannya langsung kepada pihak PT. AGM sebagai perusahaan yang berkaitan dengan isu dimaksud.

Sebagai bentuk komitmen untuk mencari solusi yang menyeluruh dan berimbang, DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan akan menjadwalkan kembali rapat lanjutan dengan mengundang stakeholder terkait, termasuk pihak perusahaan dan instansi teknis. Langkah ini dilakukan untuk memastikan aktivitas usaha dapat berjalan lancar, memiliki penanganan dan pengelolaan ekosistem lingkungan yang baik, serta diharapkan keberadaan perusahaan dapat memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan sosial masyarakat dan turut meningkatkan pembangunan Banua Hulu Sungai Selatan.

Melalui rapat kerja ini, DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan berharap terbangun sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, DPRD, masyarakat, dan dunia usaha dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Kandangan – Senin, 29 Desember 2025, Komisi III DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) bersama Komisi I dan Komisi II DPRD HSS melaksanakan kunjungan lapangan ke PT Subur Agro Makmur (PT SAM). Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan DPRD serta menggali dan mencari informasi secara langsung terkait berbagai aspek strategis perusahaan yang berdampak pada daerah dan masyarakat.

Adapun fokus kunjungan lapangan tersebut meliputi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, mekanisme dan realisasi Dana Bagi Hasil (DBH), pengelolaan perkebunan kelapa sawit, penyerapan dan kondisi tenaga kerja perkebunan sawit, serta pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh PT Subur Agro Makmur.

Dalam pertemuan tersebut, rombongan DPRD HSS berdialog langsung dengan pihak manajemen perusahaan untuk memperoleh penjelasan terkait kontribusi PT SAM terhadap pembangunan daerah, khususnya yang berkaitan dengan kewajiban perusahaan dalam mendukung infrastruktur, kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, serta peran perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Melalui kunjungan lapangan ini, DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan memperoleh gambaran dan informasi yang jelas sebagai bahan evaluasi serta penguatan fungsi pengawasan, guna memastikan kontribusi perusahaan terhadap pembangunan daerah, penyerapan tenaga kerja lokal, dan pengelolaan lingkungan berjalan secara berkelanjutan.

Kandangan – Komisi III DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) bersama Komisi I dan Komisi II DPRD HSS melaksanakan kunjungan lapangan ke PT Antang Gunung Meratus (AGM). Kegiatan tersebut berlangsung di Mess Terpadu Ida Manggala, Desa Ida Manggala, Kecamatan Sungai Raya, Rabu (24/12/2025).

Kunjungan lapangan ini merupakan tindak lanjut atas hasil audiensi DPRD HSS bersama Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sekaligus sebagai respons terhadap aspirasi dan laporan masyarakat terkait aktivitas pertambangan. Berbagai poin kajian dan masukan dibahas secara langsung bersama manajemen PT AGM guna memperoleh klarifikasi dan penjelasan yang komprehensif.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, DPRD HSS turut didampingi oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang terdiri dari Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten HSS, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten HSS, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten HSS, Kepala Bagian Hukum Setda HSS, perwakilan BPKPD Kabupaten HSS, serta pemangku kepentingan terkait lainnya.

Ketua Komisi III DPRD HSS, Dr. Yuniyati, S.H., M.H., M.Kn, menyampaikan bahwa kunjungan lapangan ini juga dirangkaikan dengan peninjauan langsung di lapangan menyusul adanya laporan masyarakat terkait dugaan limbah di wilayah Desa Kaliliring dan sekitarnya.

“Kunjungan lapangan ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi DPRD, khususnya fungsi pengawasan, dalam rangka menindaklanjuti aspirasi masyarakat serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan bahwa keterlibatan lintas komisi bertujuan untuk memastikan pembahasan yang menyeluruh, dengan Komisi I menitikberatkan pada aspek hukum, sementara Komisi II pada aspek ketenagakerjaan.

Anggota Komisi III DPRD HSS, Muhlis Ridhani, menambahkan bahwa rombongan DPRD juga melakukan peninjauan lapangan ke area pertambangan mitra PT AGM, yakni PT KPP yang berada di Kecamatan Padang Batung.

Berdasarkan hasil peninjauan dan penjelasan yang disampaikan, operasional perusahaan telah mengacu pada standar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, termasuk dalam pengelolaan limbah, sanitasi air, serta pengendalian kebisingan dan polusi,” jelasnya.

DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan berharap hasil kunjungan lapangan ini dapat menjadi dasar dalam penyampaian informasi yang objektif kepada seluruh pemangku kepentingan serta mendorong terwujudnya keseimbangan antara aktivitas pertambangan, perlindungan lingkungan, dan kepentingan masyarakat.

Kandangan – Selasa, 23 Desember 2025, Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggelar rapat dalam rangka pembahasan dan penyusunan Program Kerja DPRD untuk bulan Januari 2026.

Rapat Banmus tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, H. Husnan, S.Ag, dan dihadiri oleh anggota Badan Musyawarah DPRD Kabupaten HSS serta pihak eksekutif.

Dalam rapat ini, Banmus membahas agenda-agenda kegiatan DPRD yang akan dilaksanakan pada bulan Januari 2026, guna memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD berjalan terencana, terkoordinasi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui rapat Badan Musyawarah ini, diharapkan seluruh agenda DPRD yang telah disusun dapat dilaksanakan secara efektif dan optimal, sehingga mampu mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kandangan – Selasa, 23 Desember 2025, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menggelar rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten HSS. Rapat tersebut dilaksanakan dalam rangka penyempurnaan dan penyesuaian Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan hasil evaluasi Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten HSS, H. Husnan, S.Ag, dan dihadiri oleh anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten HSS. Dari pihak eksekutif, hadir Sekretaris Daerah Kabupaten HSS Drs. H. Muhammad Noor, M.AP. selaku Ketua TAPD, didampingi jajaran anggota TAPD lainnya.

Dalam rapat tersebut, Banggar DPRD bersama TAPD membahas secara rinci hasil evaluasi Gubernur Kalimantan Selatan terhadap Ranperda APBD TA 2026, termasuk penyesuaian teknis dan substansi anggaran agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan pembangunan daerah.

Melalui pembahasan ini, diharapkan Ranperda APBD TA 2026 dapat disempurnakan secara optimal sehingga mampu mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Senin, 22 Desember 2025, Komisi III DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) melaksanakan kegiatan kunjungan lapangan ke sejumlah titik lokasi proyek infrastruktur di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pengawasan serta memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan perencanaan.

Kunjungan lapangan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Kabupaten HSS, Dr. Yuniati, S.H., M.H., M.Kn., didampingi Wakil Ketua Komisi III H. Yusperi, S.Pd., M.Pd., turut serta anggota Komisi III DPRD Kabupaten HSS bersama stakeholder terkait dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) Kabupaten HSS.

Adapun lokasi yang kunjungan lapangan meliputi:
1. Rehabilitasi Mess Pendopo Bupati Kabupaten HSS.
2. Peninjauan kegiatan Sumber Daya Air (SDA) di Daerah Irigasi (DI) Pacakan.
3. Penanganan tebing di Desa Batu Bini, tebing Jembatan Merah, serta tebing Jambu Hulu.
4. Peningkatan struktur ruas Jalan Malinau–Katingin–Kamawakan di Kecamatan Loksado.
5. Peningkatan jaringan irigasi DI Pacakan di Kecamatan Kalumpang, Desa Tambingkar.

Melalui kunjungan lapangan ini, Komisi III DPRD Kabupaten HSS ingin memastikan bahwa seluruh pekerjaan infrastruktur dilaksanakan sesuai dengan perencanaan teknis, tepat waktu, serta memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.

Senin, 22 Desember 2025, Komisi I DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) melaksanakan kegiatan kunjungan lapangan ke beberapa instansi dan fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Adapun lokasi yang menjadi kunjungan lapangan Komisi I DPRD Kabupaten HSS meliputi Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, RS Daha Sejahtera, RSUD H. Hasan Basry, serta Puskesmas Batang Kulur.

Kegiatan kunjungan lapangan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Kabupaten HSS, Syarifudin, S.M, didampingi Wakil Ketua Komisi I Rahmad Iriadi, S.P, serta diikuti oleh anggota Komisi I DPRD Kabupaten HSS. Turut hadir pula dinas terkait sebagai mitra kerja Komisi I dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Komisi I DPRD Kabupaten HSS menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pengawasan dan mendorong peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan demi memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Kandangan – Jum’at, 19 Desember 2025, Komisi III DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menerima audiensi dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kandangan. Audiensi tersebut dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dugaan terjadinya pencemaran air yang diduga sebagai dampak aktivitas pertambangan batubara, serta dampak lingkungan serius akibat limbah pertambangan.

Audiensi dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Kab. HSS, Dr. Yuniati, S.H., M.H., M.Kn., didampingi Wakil Ketua Komisi III H. Yusperi, S.Pd., M.Pd., serta dihadiri anggota Komisi III DPRD Kab. HSS. Turut hadir dalam pertemuan tersebut perwakilan HMI Cabang Kandangan dan Kepala Dinas Dispera KPLH.

Dalam audiensi tersebut, HMI Cabang Kandangan menyampaikan aspirasi serta keluhan masyarakat yang terdampak pencemaran air, yang dinilai berpotensi membahayakan kesehatan dan kelestarian lingkungan. Komisi III DPRD Kab. HSS menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti pengaduan tersebut secara serius sesuai dengan fungsi pengawasan DPRD.

Ketua Komisi III menegaskan bahwa DPRD akan mendorong langkah-langkah lanjutan, termasuk melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait, guna memperoleh kejelasan atas dugaan pencemaran serta memastikan adanya penanganan yang tepat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Audiensi ini direncanakan akan dilanjutkan sebagai bentuk respons terhadap keluhan masyarakat dan HMI, sekaligus memastikan adanya perlindungan lingkungan serta kepentingan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Komisi III DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) kembali melaksanakan kegiatan inspeksi atau pengawasan lapangan sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III, Dr. Yuniati, SH, MH, M.Kn, didampingi Wakil Ketua Komisi III H. Yusperi, S.Pd., M.Pd, serta diikuti para Anggota Komisi III bersama dinas terkait.

Inspeksi lapangan ini dilakukan untuk memastikan bahwa berbagai proyek pembangunan berjalan sesuai perencanaan, tepat waktu, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Sejumlah titik yang dikunjungi meliputi beberapa proyek strategis di wilayah Kabupaten HSS.

Adapun lokasi dan objek inspeksi meliputi:

1. Pembangunan Gedung Aula Rakat Mufakat Kabupaten HSS – Komisi III meninjau progres pembangunan gedung yang diharapkan menjadi pusat kegiatan masyarakat dan ruang pertemuan skala besar.

2. Pembangunan Mini Soccer Kecamatan Sungai Raya – Peninjauan dilakukan untuk memastikan fasilitas olahraga ini dibangun sesuai standar sehingga dapat meningkatkan kegiatan olahraga masyarakat, khususnya generasi muda.

3. Pembangunan Kantor Kecamatan Angkinang (Lanjutan) – Komisi melihat perkembangan lanjutan pembangunan kantor kecamatan untuk memastikan pelayanan publik dapat semakin optimal.

4. Rehabilitasi Polsek Sungai Raya (POLRES) – Peninjauan dilakukan untuk memastikan rehabilitasi gedung berjalan baik demi mendukung peningkatan keamanan dan kenyamanan pelayanan kepolisian.

5. Rehabilitasi Ruas Jalan Sungai Raya Selatan – Malutu – Goa Berangin Padang Batun – Komisi III memantau kualitas perbaikan ruas jalan sebagai akses penting bagi mobilitas masyarakat dan distribusi ekonomi.

Melalui inspeksi ini, Komisi III berharap seluruh proyek dapat selesai tepat waktu, tepat mutu, serta memberi manfaat maksimal bagi masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Komisi III DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) kembali melaksanakan rapat kerja bersama pihak eksekutif dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Rapat berlangsung di ruang rapat Komisi III DPRD HSS dan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III, H. Yusperi, S.Pd., M.Pd.

Turut hadir Ketua Komisi III, Dr. Yuniati, SH, MH, M.Kn, para anggota Komisi III, serta perwakilan dari eksekutif yang membidangi urusan pengelolaan aset daerah.

Rapat berlangsung dinamis dengan pembahasan mendalam terhadap substansi Ranperda, mulai dari aspek pengaturan, mekanisme pengelolaan, hingga peluang pemanfaatan aset untuk meningkatkan pendapatan daerah. Komisi III berkomitmen untuk mendorong regulasi yang kuat, jelas, dan sesuai kebutuhan daerah.

Rapat ditutup dengan kesepakatan untuk melanjutkan pembahasan pada tahapan selanjutnya bersama eksekutif hingga Ranperda ini siap untuk dibawa ke tahap pembahasan lebih lanjut di DPRD.