Rapat Kerja Komisi I DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Bahas Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023
Pada hari Kamis, 20 Juni 2024, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggelar rapat kerja bersama mitra kerja untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.
Rapat kerja ini merupakan bagian dari upaya DPRD dalam melakukan evaluasi dan peninjauan atas pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya. Pembahasan difokuskan pada pencapaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, efektivitas penggunaan anggaran, serta kendala yang dihadapi selama tahun anggaran 2023. Komisi I DPRD juga menyoroti aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
Dalam rapat tersebut, mitra kerja dari eksekutif daerah memaparkan laporan pertanggungjawaban yang mencakup realisasi anggaran, capaian kinerja, serta langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi berbagai tantangan dalam pelaksanaan APBD. Penjelasan dari pihak eksekutif menjadi dasar bagi anggota DPRD untuk memberikan masukan, saran, serta mempertanyakan hal-hal yang memerlukan klarifikasi lebih lanjut.
Diskusi berjalan konstruktif, dengan berbagai pandangan dari anggota Komisi I yang bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. DPRD menekankan pentingnya perbaikan berkelanjutan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran, agar dapat mencapai hasil yang lebih optimal di masa mendatang.
Rapat kerja ini merupakan langkah awal dalam proses pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, sebelum nantinya dibawa ke rapat-rapat lanjutan dan sidang paripurna untuk mendapatkan persetujuan. Dengan adanya pembahasan ini, diharapkan Ranperda tersebut dapat disusun dengan lebih baik dan dapat mencerminkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh.