DPRD HSS Gelar Rapat Kerja Bersama TAPD Bahas Pendahuluan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027
DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menggelar rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam rangka rapat pendahuluan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027. Kegiatan tersebut dilaksanakan di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten HSS.
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan H. Husnan, S.Ag dan dihadiri anggota DPRD Kabupaten HSS. Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Drs. H. Muhammad Noor, M.AP mewakili pemerintah daerah bersama jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Rapat kerja ini menjadi langkah awal dalam proses pembahasan arah kebijakan pembangunan dan prioritas anggaran daerah Tahun Anggaran 2027 antara DPRD dan Pemerintah Daerah.
Dalam pembahasan tersebut, DPRD Kabupaten HSS menyoroti pentingnya penyusunan anggaran yang efektif, efisien, dan tepat sasaran agar program pembangunan daerah dapat berjalan optimal serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Berbagai hal strategis turut dibahas dalam rapat, di antaranya efisiensi anggaran, penyesuaian program prioritas daerah, hingga peningkatan kualitas pembangunan di berbagai sektor. Fokus pembahasan diarahkan pada penguatan sektor pertanian, perikanan, dan infrastruktur sebagai upaya mendukung pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
DPRD HSS juga menegaskan pentingnya sinkronisasi antara program prioritas daerah dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga seluruh rencana pembangunan dapat dilaksanakan secara terukur dan berkelanjutan.
Rapat kerja ini dijadwalkan akan kembali dilanjutkan pada pertemuan berikutnya guna memperdalam pembahasan terhadap program-program prioritas serta sinkronisasi kebijakan anggaran daerah Tahun Anggaran 2027.
Melalui rapat pendahuluan ini, DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan berharap proses penyusunan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 dapat berjalan secara optimal, transparan, dan akuntabel sebagai dasar dalam penyusunan APBD yang berpihak pada kepentingan masyarakat serta mendukung percepatan pembangunan daerah.