Pada hari Kamis, 20 Juni 2024, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengadakan rapat kerja bersama mitra kerja untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023. Rapat ini merupakan langkah penting dalam proses evaluasi pelaksanaan anggaran tahun lalu, dengan tujuan memastikan bahwa pengelolaan anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Dalam rapat kerja ini, mitra kerja dari eksekutif memaparkan laporan pertanggungjawaban yang mencakup realisasi anggaran, capaian program dan kegiatan, serta berbagai tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan APBD 2023. Pembahasan juga menyoroti sektor-sektor yang menjadi fokus Komisi III, termasuk infrastruktur, lingkungan, dan pelayanan publik, untuk memastikan penggunaan anggaran tepat sasaran dan efektif.
Anggota Komisi III DPRD memberikan berbagai masukan serta menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam setiap tahap pengelolaan anggaran. Diskusi berjalan konstruktif, dengan DPRD dan mitra kerja berusaha mengidentifikasi langkah-langkah perbaikan yang diperlukan guna meningkatkan kinerja anggaran di masa mendatang.
Rapat ini tidak hanya bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan anggaran, tetapi juga untuk menetapkan langkah-langkah yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana publik. Pembahasan yang mendalam diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang mendukung upaya peningkatan kualitas pembangunan dan pelayanan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Hasil rapat kerja ini akan menjadi bahan dalam penyusunan laporan akhir pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, yang akan dibahas lebih lanjut dalam rapat-rapat DPRD berikutnya dan dibawa ke sidang paripurna untuk mendapatkan persetujuan. Dengan adanya evaluasi ini, diharapkan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 dapat disusun dengan baik, mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.