DPRD HSS Gelar Rapat Paripurna Tanggapan Eksekutif atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Ranperda Perubahan APBD 2025
Hulu Sungai Selatan, 14 Juli 2025 — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) kembali menggelar Rapat Paripurna dalam rangka mendengarkan tanggapan dan/atau jawaban eksekutif terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Rapat yang dilaksanakan pada Senin, 14 Juli 2025 ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD H. Husnan, S.Ag. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Bupati HSS H. Syafrudin Noor, SE, S.Sos, serta anggota DPRD, asisten dan staf ahli, kepala perangkat daerah, camat se-Kabupaten HSS.
Dalam forum tersebut, Pemerintah Kabupaten HSS menyampaikan tanggapan resmi atas masukan dan pandangan yang disampaikan masing-masing fraksi DPRD. Berikut beberapa poin penting dari tanggapan eksekutif:
Fraksi PKS: Pemerintah daerah menyambut baik penekanan Fraksi PKS mengenai pentingnya mengakomodasi aspirasi masyarakat. Hal ini dinilai sejalan dengan visi pembangunan daerah yaitu “Sejahtera, Mandiri, Agamis, Mengayomi, dan Teknologis”.
Fraksi NasDem: Eksekutif menyatakan apresiasi atas dukungan terhadap perubahan APBD, sebagai bentuk penyesuaian belanja daerah untuk meningkatkan efektivitas capaian pembangunan.
Fraksi Golkar: Pemerintah menegaskan komitmennya terhadap efisiensi anggaran, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Fokus utama diarahkan pada program-program prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Fraksi PKB: Pemerintah daerah memberikan perhatian khusus atas sorotan Fraksi PKB terkait kesejahteraan masyarakat, peningkatan layanan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur. Bupati HSS telah menginstruksikan percepatan penanganan jalan rusak, peningkatan kebersihan lingkungan, dan penataan parkir di kawasan pasar
Fraksi PDIP: Terkait pandangan Fraksi PDIP, eksekutif menyampaikan komitmen untuk menjaga stabilitas kinerja pembangunan serta terus mendorong penguatan UMKM, pemasaran produk lokal, dan pengembangan sektor pariwisata sebagai pilar ekonomi daerah.
Fraksi Gerindra: Pemerintah menyatakan dukungannya terhadap upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengelolaan aset yang lebih tertib dan profesional, serta penguatan sektor-sektor unggulan secara konsisten dan terukur.
Fraksi PPP Gelora: Pemerintah menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran, penguatan fungsi pengawasan, serta penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih, responsif, dan akuntabel.
Rapat paripurna ini menjadi bagian penting dalam siklus pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2025 sebelum masuk ke tahap pembahasan teknis lebih lanjut oleh alat kelengkapan dewan.
DPRD Kabupaten HSS bersama pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendorong proses legislasi yang transparan dan partisipatif, demi memastikan arah kebijakan anggaran daerah mampu menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara menyeluruh.