Sub Bagian Kajian Perundang-undangan

Sub Bagian Kajian Perundang-undangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan melaksanakan fasilitasi pembahasan rancangan peraturan daerah serta melaksanakan proses administrasi penetapan produk hukum DPRD

Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut :

  1. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Kajian Perundang-undangan;
  2. mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berkaitan dengan urusan pembentukan peraturan daerah;
  3. membuat konsep bahan penyusunan Naskah Akademik dan konsep bahan penyiapan draf Peraturan Daerah inisiatif DPRD;
  4. menyusun bahan analisis produk penyusunan Peraturan Daerah;
  5. merancang bahan pembahasan Peraturan Daerah;
  6. memfasilitasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah;
  7. melaksanakan pembuatan risalah hukum perundang-undangan;
  8. merancang dan menyusun naskah produk hukum DPRD;
  9. menyusun bahan Daftar Inventarisir Masalah (DIM);
  10. memfasilitasi Badan Pembentuk Peraturan Daerah DPRD;
  11. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan;
  12. menyimpan dan memelihara bahan dokumentasi peraturan perundang -undangan;
  13. melaksanakan pembinaan dan pengembangan jaringan dokumentasi dan perpustakaan peraturan perundang-undangan;
  14. melaksanakan proses administrasi penetapan produk hukum DPRD;
  15. melaksanakan inventarisasi dan penyusunan buku himpunan Peraturan Daerah; dan
  16. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Perundang-undangan, Persidangan dan Hubungan sesuai bidang tugas.